PMK Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyelenggaraan Kawasan Berikat, termasuk prinsip pemasukan barang, pengeluaran barang, pengawasan, dan kewajiban penyelenggara/pengusaha.
Keterkaitan antar peraturan
Visual sederhana untuk melihat aturan utama dan aturan yang mengubah, mengganti, atau menjadi rujukan.
Ringkasan: Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyelenggaraan Kawasan Berikat, termasuk prinsip pemasukan barang, pengeluaran barang, pengawasan, dan kewajiban penyelenggara/pengusaha.
Fungsi untuk Pembaca AhliPabean
Rujukan internal untuk artikel yang membahas apakah Kawasan Berikat cocok bagi perusahaan manufaktur ekspor dengan kebutuhan fasilitas dan pengawasan tempat penimbunan berikat.
Catatan Pembacaan
- Halaman ini adalah rujukan internal AhliPabean untuk membantu pembaca memahami konteks artikel.
- Pastikan status berlaku, perubahan, dan lampiran peraturan melalui kanal resmi pemerintah sebelum mengambil keputusan.
- Jika ada perbedaan penafsiran, ikuti naskah resmi dan konsultasikan dengan pihak berwenang atau konsultan kepabeanan.
Sumber Resmi
File dan validasi
Gunakan file PDF resmi sebagai rujukan utama. Jika file tidak terbuka, salah, atau data ringkasan tidak sesuai, gunakan tombol laporan.