PMK 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
Aturan tarif cukai hasil tembakau sebelum pembaruan berikutnya; berguna untuk histori perubahan tarif CHT.
PMK 192/PMK.010/2021
Database Peraturan
Peraturan kepabeanan Indonesia
Cari aturan berdasarkan nomor, topik, tahun, instansi, atau keyword isi. Dirancang sebagai fondasi database peraturan AhliPabean.
21 peraturan ditemukan
PMK 191/PMK.010/2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris
Mengatur tarif cukai hasil tembakau untuk beberapa jenis produk tembakau, termasuk sigaret dan tembakau iris.
PMK 191/PMK.010/2022
PMK 161/PMK.04/2018 tentang Pengembalian Bea Masuk yang Telah Dibayar atas Impor Barang untuk Tujuan Ekspor
Dasar fasilitas KITE Pengembalian atas bea masuk yang telah dibayar untuk barang impor yang digunakan dalam produksi barang ekspor.
PMK 161/PMK.04/2018
PMK 160/PMK.04/2018 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PPN/PPnBM atas Impor Barang untuk Tujuan Ekspor
Dasar fasilitas KITE Pembebasan untuk bahan baku atau barang yang diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.
PMK 160/PMK.04/2018
PMK 65/PMK.04/2021 tentang Perubahan atas PMK 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
Perubahan atas ketentuan kawasan berikat, relevan untuk pembaruan fasilitas dan tata kelola kawasan berikat.
PMK 65/PMK.04/2021
PER-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat
Petunjuk teknis tata laksana kawasan berikat sebagai turunan operasional dari pengaturan kawasan berikat.
PER-19/BC/2018
PMK 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
Mengatur penyelenggaraan kawasan berikat, fasilitas fiskal, kewajiban pengusaha, pemasukan, pengeluaran, dan pengawasan barang.
PMK 131/PMK.04/2018
PER-20/BC/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberitahuan Impor Barang
Petunjuk teknis terkait pemberitahuan impor barang dan proses penyampaian data PIB.
PER-20/BC/2016
PMK 155/PMK.04/2008 tentang Pemberitahuan Pabean
Dasar umum pemberitahuan pabean, termasuk kerangka dokumen kepabeanan seperti PIB dalam kegiatan impor.
PMK 155/PMK.04/2008
Permendag 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag 36 Tahun 2023
Perubahan penting terhadap kebijakan pengaturan impor, relevan untuk pemeriksaan lartas pada banyak kelompok barang.
Permendag 8 Tahun 2024
Permendag 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Permendag 36 Tahun 2023
Perubahan lanjutan atas pengaturan impor dan daftar barang yang terdampak ketentuan lartas.
Permendag 7 Tahun 2024
Permendag 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendag 36 Tahun 2023
Perubahan atas kebijakan dan pengaturan impor dalam Permendag 36 Tahun 2023.
Permendag 3 Tahun 2024