Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 mengatur kemudahan pendirian Perseroan Terbatas untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang dikenal sebagai PT Perorangan, termasuk ketentuan modal pendirian, pendaftaran, dan batasan omzetnya.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2023 mengatur tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir, penyalur, atau pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2023 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia mengatur fasilitas pembebasan bea masuk atas barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan batasan nilai pabean tertentu dan ketentuan prosedural kepabeanan lainnya.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Pemerintah yang mengatur penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai dasar memahami konteks FTZ/KPBPB.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi salah satu rujukan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor, termasuk pembebasan atau pengembalian bea masuk untuk barang yang diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan ekspor.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur penyelenggaraan Kawasan Berikat, termasuk prinsip pemasukan barang, pengeluaran barang, pengawasan, dan kewajiban penyelenggara/pengusaha.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan sebagai rujukan tata cara pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), termasuk alur administrasi yang perlu diperhatikan importir dan perusahaan industri.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Keuangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk, termasuk prinsip penggunaan nilai transaksi dan penentuan nilai pabean saat data transaksi perlu diuji.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan yang menjadi salah satu dasar hukum utama pengawasan kepabeanan, pemenuhan kewajiban pabean, dan penindakan di bidang impor-ekspor.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Perdagangan yang perlu dicek ketika membahas kebijakan impor barang dalam keadaan tidak baru dan limbah non-B3 setelah perubahan pengaturan impor tahun 2025.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Perdagangan yang pernah menjadi payung penting kebijakan dan pengaturan impor, termasuk daftar komoditas yang diatur melalui mekanisme perizinan/lartas impor.
- Nomor
- Tahun
- Instansi
Peraturan
Belum diverifikasi
Peraturan Menteri Keuangan tentang nilai pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk atas barang impor.
- Nomor
- Tahun
- Instansi