PMK 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat
Mengatur penyelenggaraan kawasan berikat, fasilitas fiskal, kewajiban pengusaha, pemasukan, pengeluaran, dan pengawasan barang.
Baca artikel →Kumpulan artikel AhliPabean.org yang disusun praktis dan berbasis aturan kepabeanan Indonesia.
Mengatur penyelenggaraan kawasan berikat, fasilitas fiskal, kewajiban pengusaha, pemasukan, pengeluaran, dan pengawasan barang.
Baca artikel →Petunjuk teknis tata laksana kawasan berikat sebagai turunan operasional dari pengaturan kawasan berikat.
Baca artikel →Perubahan atas ketentuan kawasan berikat, relevan untuk pembaruan fasilitas dan tata kelola kawasan berikat.
Baca artikel →