Isu transparansi harga menjadi salah satu topik paling hangat dalam diskusi publik tentang DSI (Dagang Satu Indonesia/BUMN Ekspor). Kompas (25 Juni 2026) mengangkat pendapat pakar yang menyebut transparansi sebagai kunci keberhasilan DSI dalam mengelola ekspor SDA.
Bagi eksportir komoditas SDA, memahami mekanisme harga dalam skema DSI bukan sekadar pengetahuan—ini menyangkut margin bisnis dan kelangsungan kontrak. Artikel ini menguraikan bagaimana DSI menentukan harga, dasar hukumnya, hak eksportir, dan perbandingan dengan skema HPE (Harga Patokan Ekspor) yang sudah ada sebelumnya.
Mengapa Transparansi DSI Jadi Isu Penting
DSI adalah entitas baru yang mendapat mandat sebagai perantara tunggal ekspor komoditas SDA. Salah satu kewenangan terbesarnya—dan yang paling banyak diperdebatkan—adalah hak untuk menentukan harga jual dan margin komoditas strategis.
Kekhawatiran utama pelaku usaha: tanpa transparansi, DSI berpotensi menjadi single buyer yang bisa menekan harga di tingkat eksportir. ANTARA Jambi (25 Juni 2026) memberitakan pandangan pengamat yang menyebut DSI sebagai instrumen untuk memperkuat tata kelola ekspor—tapi hanya jika dijalankan dengan transparan.
Isu ini bukan sekadar soal harga. Ini soal kepastian berusaha: eksportir perlu tahu bagaimana harga ditentukan, komponen apa saja yang masuk dalam margin DSI, dan apakah ada ruang negosiasi.
Dasar Hukum: Kewenangan DSI dalam Penetapan Harga
Kewenangan DSI dalam menentukan harga jual dan margin komoditas strategis bersumber dari:
- PP 24/2026 tentang Ekspor Satu Pintu Komoditas SDA, yang menjadi payung hukum utama.
- Aturan turunan berupa Permendag yang mengatur detail teknis, termasuk mekanisme harga.
- Penegasan Danantara (5 Juni 2026) yang menyatakan komitmen pada kepastian berusaha dalam mandat DSI.
Poin penting dari Ortax (10 Juni 2026): BUMN Ekspor (DSI) memiliki kewenangan menentukan harga jual dan margin komoditas strategis. Ini berarti DSI tidak sekadar perantara administratif—ia punya peran sentral dalam menentukan nilai transaksi ekspor.
Catatan: halaman peraturan untuk PP 24/2026 masih dalam penyusunan di AhliPabean.org.
Mekanisme Penetapan Harga dan Margin
Berdasarkan sinyal yang beredar dari publikasi resmi dan diskusi publik, mekanisme penetapan harga DSI mencakup beberapa tahap:
- Penetapan harga acuan. DSI menggunakan referensi harga internasional untuk komoditas terkait—mirip dengan mekanisme HPE yang sudah ada.
- Penentuan margin DSI. Selisih antara harga jual DSI ke pembeli luar negeri dan harga yang diterima eksportir. Besaran margin ini yang masih menjadi pertanyaan besar.
- Biaya layanan. DSI dikenakan biaya operasional yang dibebankan ke dalam struktur harga.
- Kliring harga. Pembayaran ke eksportir dilakukan setelah DSI menyelesaikan transaksi dengan pembeli luar negeri.
Detail mekanisme ini masih terus berkembang. Pemerintah masih melakukan sosialisasi dan penyempurnaan aturan teknis.
Hak Eksportir: Informasi, Negosiasi, dan Pengaduan
Dalam skema DSI, eksportir memiliki beberapa hak yang perlu diketahui:
- Hak mendapat informasi harga. Eksportir berhak mengetahui komponen harga dan margin yang ditetapkan DSI.
- Hak berpartisipasi. Meskipun DSI yang menentukan harga akhir, eksportir seharusnya dilibatkan dalam proses konsultasi penetapan harga.
- Hak mengajukan keberatan. Jika ada ketidaksesuaian, eksportir dapat mengajukan keberatan melalui mekanisme yang disediakan.
- Hak atas dokumen transaksi. Eksportir berhak mendapatkan bukti transaksi dan rincian perhitungan harga dari DSI.
Praktiknya, hak-hak ini masih dalam tahap penjabaran teknis. Eksportir disarankan mencatat dan mendokumentasikan setiap interaksi dengan DSI untuk kepentingan verifikasi di kemudian hari.
Perbandingan dengan HPE (Harga Patokan Ekspor)
HPE sudah lama digunakan sebagai acuan perhitungan bea keluar dan PPh ekspor. Perbandingan dengan mekanisme harga DSI:
| Aspek | HPE | DSI |
| Tujuan | Acuan pajak & bea keluar | Penentu harga transaksi |
| Penetapan | Kemenkeu/Kemendag | DSI/BUMN Ekspor |
| Sifat | Referensi publik | Harga transaksi aktual |
| Dampak ke eksportir | Berapa pajak dibayar | Berapa uang diterima |
| Transparansi | Terbuka (KMK) | Masih dalam pengembangan |
Perbedaan mendasar: HPE adalah patokan fiskal, sementara harga DSI adalah harga riil yang diterima eksportir. Inilah mengapa mekanisme harga DSI jauh lebih krusial bagi kelangsungan bisnis eksportir.
Yang Sudah Berjalan vs yang Masih Perlu Diperjelas
Setelah satu bulan implementasi, berikut ringkasan kondisi terkini:
- Sudah: DSI terbentuk, sosialisasi berjalan, diskusi publik tentang transparansi menguat.
- Perlu diperjelas: Mekanisme detail penetapan harga, formula margin, komponen biaya layanan, alur pembayaran, dan mekanisme pengaduan.
Infobanknews (25 Juni 2026) mengangkat pertanyaan apakah DSI akan menjadi katalis atau penghambat. Jawabannya sangat bergantung pada seberapa transparan mekanisme harga ke depannya.
Checklist Eksportir: Persiapan Menghadapi Skema Harga DSI
- [ ] Catat harga transaksi ekspor 3-6 bulan terakhir sebagai data pembanding
- [ ] Kumpulkan dokumen kontrak ekspor yang masih berlaku
- [ ] Pelajari PP 24/2026 dan aturan turunan terkait mekanisme harga
- [ ] Siapkan pertanyaan untuk forum sosialisasi DSI
- [ ] Dokumentasikan setiap komunikasi dengan DSI secara tertulis
- [ ] Konsultasikan dengan PPJK atau konsultan kepabeanan untuk analisis dampak
- [ ] Pantau penerbitan aturan turunan dan KMK terkait harga acuan
FAQ
Apakah DSI sudah menentukan harga untuk semua komoditas?
Belum semua. Penetapan harga masih dalam proses untuk berbagai komoditas SDA. Beberapa komoditas mungkin memiliki timeline berbeda.
Bisakah eksportir menolak harga yang ditetapkan DSI?
Mekanisme keberatan sedang dibahas. Saat ini, eksportir disarankan mengikuti alur yang ditetapkan sambil menyampaikan masukan melalui forum sosialisasi.
Apakah margin DSI transparan dan bisa diakses publik?
Belum ada kewajiban publikasi margin DSI secara detail. Transparansi masih menjadi isu yang didorong oleh berbagai pihak.
Apa beda harga DSI dan HPE?
HPE adalah patokan untuk perhitungan pajak dan bea keluar. Harga DSI adalah harga riil transaksi antara DSI dan eksportir.
Kesimpulan
Mekanisme harga DSI adalah isu sentral yang akan menentukan keberhasilan kebijakan ekspor satu pintu. Eksportir perlu proaktif memahami hak dan kewajibannya, mendokumentasikan setiap transaksi, dan terus memantau perkembangan aturan turunan. Transparansi bukan hanya tanggung jawab DSI—eksportir juga perlu aktif meminta kejelasan dan berpartisipasi dalam forum yang tersedia.
Sumber: Kompas (25 Juni 2026), ANTARA Jambi (25 Juni 2026), Ortax (10 Juni 2026), Infobanknews (25 Juni 2026), Danantara (5 Juni 2026).