Database peraturan AhliPabean menghubungkan nomor aturan, topik, instansi, status, file PDF resmi, dan relasi antar peraturan agar mudah ditelusuri.
Undang-undang yang menjadi dasar umum ketentuan kepabeanan Indonesia, termasuk konsep bea masuk, kewajiban pabean, dan penegakan kepabeanan.
Peraturan Menteri Keuangan yang mengubah sebagian ketentuan PMK 96 Tahun 2023 terkait barang kiriman.
Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi rujukan utama ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor serta ekspor barang kiriman.
Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi rujukan teknis mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk atas barang impor.
Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi rujukan ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor serta ekspor barang kiriman, termasuk aspek pembetulan data dan konsekuensi kepatuhan.
Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan barang di kawasan pabean, termasuk konteks Barang Tidak Dikuasai, Barang Dikuasai Negara, dan Barang Milik Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang yang mengubah UU Kepabeanan. Beberapa pasal penting berkaitan dengan nilai pabean, penetapan tarif/nilai pabean, sanksi administrasi, dan pelanggaran dokumen atau keterangan pabean.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang kebijakan dan pengaturan impor yang menjadi rujukan untuk pemeriksaan ketentuan impor, termasuk potensi persyaratan perizinan, lartas, dan dokumen pendukung sesuai jenis barang.
Peraturan Menteri Perdagangan yang mengubah ketentuan dalam Permendag 16 Tahun 2025. Untuk kepatuhan impor, aturan perubahan perlu dibaca bersama aturan induknya.
Menetapkan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar atas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar, termasuk emas, dengan masa berlaku 15–31 Mei 2026.
Mengatur penyelenggaraan kawasan berikat, fasilitas fiskal, kewajiban pengusaha, pemasukan, pengeluaran, dan pengawasan barang.
Petunjuk teknis terkait pemberitahuan impor barang dan proses penyampaian data PIB.